Terdakwa Sebar Hoaks Sunda Empire Ajukan Eksepsi

Tolakamsiong – Sidang pertama masalah barisan Sunda Empire masuk sidang pertama dengan jadwal pembacaan tuduhan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/6).

Dalam sidang yang berjalan seputar jam 16.30 WIB, JPU menuntut tiga terdakwa barisan Sunda Empire, yaitu Nasri Bank, Raden Ratna Ningrum, serta Ki Ageng Rangga dengan tiga klausal. Diantaranya berkaitan kabar berbohong atau hoax.

Berdasar surat tuduhan, klausal pertama, yakni Klausal 14 ayat (1) UU No 1 Tahun 1946, mengenai Ketentuan Hukum Pidana junto Klausal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan intimidasi 10 tahun penjara.

Klausal 14 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 mengeluarkan bunyi, Siapa saja dengan menyengaja menyiarkan kabar atau pernyataan berbohong, dengan menyengaja mengeluarkan kerusuhan di golongan rakyat, diberi hukuman dengan hukuman penjara setingginya sepuluh tahun.

Jaksa Suharja dalam dakwaannya sampaikan, ke-3 terdakwa sebagai pejabat Sunda Empire tetap sampaikan materi mengenai kehadiran kekaisaran Sunda Empire yang bisa mengganti tatanan dunia. Dimana materi itu ditebarluaskan lewat Youtube Sunda Empire dengan nama Alliance Press Internasional.

Baca Juga : Pesisir Utara dan Selatan Jawa, BMKG Waspadai Banjir Rob

“Hal itu dilaksanakan oleh beberapa terdakwa bermaksud untuk mengeluarkan atau memunculkan kerusuhan atau kerusuhan di warga,” kata Suharja.

“Hingga dengan menyiarkan kabar atau kabar berita berbohong yang ada di video yang berisi pekerjaan atau kesibukan Sunda Empire itu sudah memunculkan kerusuhan di golongan warga Sunda sebab sudah mengganggu keserasian warga Sunda,” kata jaksa memberikan tambahan.

Sedang, dua klausal yang lain ialah Klausal 14 (2) UU No 1 Tahun 1946 juncto Klausal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Klausal 15 UU No 1 Tahun 1946 junto Klausal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam sidang yang diadakan dengan cara virtual ini, ke-3 terdakwa tidak didatangkan di ruangan persidangan. Sesuai dengan protap Covid-19, Nasri Bank serta teman-teman jalani sidang dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta ikuti persidangan dengan cara video telekonferensi.

Sidang pertama Sunda Empire ini diperintah oleh T Benny Eko Supriyadi, dikawal anggota hakim Mangapul Girsang, serta Asep Sumirat Danaatmaja.

Menyikapi tuduhan jaksa, kuasa hukum ke-3 terdakwa Sunda Empire ajukan respon atau eksepsi. “Kami akan ajukan eksepsi serta minta waktu semasa dua minggu ke depan,” kata pengacara terdakwa Misbahul Huda.

Menurut Misbahul, faksinya keberatan dengan tuduhan JPU sebab memandang client-nya membuat kerusuhan.

Disamping itu, majelis hakim putuskan sidang akan diteruskan pada 30 Juni akan datang.

Sudah diketahui, kehadiran Sunda empire menggegerkan jagat sosial media pada awal Januari 2020 kemarin.

Kepala Bagian Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Saptono Erlangga menjelaskan penyidikan Sunda Empire diawali sesudah Polda Jawa barat terima laporan dari tokoh serta budayawan Sunda, Mohamad Ari. Kemudian polisi langsung menyebut beberapa orang untuk diharap info.

Mereka yang dipanggil diantaranya pelapor, lalu faksi dari Kampus Pendidikan Indonesia (UPI), serta Pemasaran satu hotel yang tempatnya dibuat untuk tempat tatap muka semasa 2019.

Disamping itu, kata Saptono, polisi minta info dari pakar serta budayawan Sunda Profesor Ganjar Kurnia, pakar pidana Profesor Edi Setiadi, serta pakar riwayat Profesor Reza.

“Hasil dari info pakar, alat bukti, penyidik berasumsi masalah ini penuhi faktor pidana sesuai dengan Klausal 14 serta 15 UU nomor satu tahun 1946. Siapa saja dengan menyengaja menyiarkan kabar atau pernyataan berbohong atau mungkin dengan menyengaja mengeluarkan kerusuhan di golongan rakyat diberi hukuman setingginya 10 tahun,” kata Saptono.

Saptono memberikan tambahan dari info Kesbangpol Jawa Barat, Sunda Empire diketahui untuk organisasi yang tidak tercatat alias ilegal.