Tarif BPJS Naik

Tarif BPJS Naik- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sah meningkatkan pungutan Tubuh Pelaksana Agunan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 % pada Kamis (24/10/2019). Kenaikan pungutan itu berlaku buat Peserta Bukan Penerima Gaji (PBPU) serta peserta bukan pekerja. Mengenai ketentuan itu tertuang dalam Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Pergantian Atas Ketentuan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Agunan Kesehatan. “Untuk tingkatkan kualitas serta kesinambungan program agunan kesehatan butuh dikerjakan rekonsilasi beberapa ketetapan dalam Ketentuan presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Agunan Kesehatan,” tutur Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019. Selanjutnya, keterangan tentang kenaikan pungutan BPJS Kesehatan sebesar 100 % terangkum dalam Klausal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Dalam klausal itu, diterangkan jika besar pungutan yang perlu dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, serta sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I. Selain itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengemukakan jika kenaikan pungutan itu akan berlaku mulai 1 Januari 2020. “Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan rekonsilasi seperti dalam Perpres disebut. Kelas I dari Rp 80.000 jadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000, serta kelas III dari Rp 25.500 jadi Rp 42.000,” tutur Iqbal waktu dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019). Iqbal memberikan tambahan, kenaikan pungutan berlaku buat Penerima Pertolongan Pungutan (PBI) dari Budget Penghasilan serta Berbelanja Wilayah (APBD) serta Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara (APBN). Tetapi, untuk kelompok PBI ini yang awalannya dipakai biaya pungutan sebesar Rp 23.000 per bulan jadi Rp 42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah. Ketentuan untuk PBI ini mulai berlaku semenjak 1 Agustus 2019. “PBI (APBD serta APBN) berlaku per 1 Agustus 2019. Spesial PBI (APBD) periode Agustus-Desember 2019 dijamin oleh Pemerintah Pusat untuk beda Rp 23.000 jadi Rp 42.000 atau Rp 19.000,” tutur Iqbal. Awalnya, gagasan kenaikan pungutan juga di setujui oleh faksi BPJS Kesehatan dari saran Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019. Sri Mulyani mengutarakan jika saran kenaikan itu untuk tutup defisit keuangan yang ada. Di lain sisi, Iqbal sempat juga mengatakan jika pangkal persoalan keuangan di badan BPJS Kesehatan ialah sebab terdapatnya ketidaksesuaian di antara jumlahnya pembayaran pemakai serta uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

 

#Tolakamsiong

Be the first to comment

Leave a Reply