Jokowi Divonis Salah Oleh Menkominfo Karena Blokir Internet Papua

Tolakamsiong – Menteri Komunikasi serta Informatika( Menkominfo) Johnny Plate merespons Majelis hukum Tata Usaha Negeri( PTUN) Jakarta yang memutus Presiden Joko Widodo serta Menkominfo sudah melaksanakan perbuatan melawan hukum terpaut pemblokiran ataupun pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019.

” Kami menghargai Keputusan Majelis hukum, tetapi kami pula mencadangkan hak hukum bagaikan tergugat. Kami hendak berdialog dengan Jaksa Pengacara Negeri buat memastikan langkah hukum berikutnya,” kata Johnny kepada CNNIndonesia. com, Rabu( 3/ 6).

Johnny mengklaim belum membaca segala isi vonis PTUN Jakarta tersebut. Tetapi dia mengaku bagi data yang dia bisa, tidak seluruhnya isi vonis cocok dengan petitum penggugat.

” Sepanjang ini aku belum menciptakan terdapatnya dokumen tentang keputusan yg dicoba oleh pemerintah terpaut pemblokiran ataupun pembatasn akses internet diwilayah tersebut.” kilah Johnny.

Tidak hanya itu, politikus Partai Nasional Demokrat( NasDem) itu mengklaim tidak menciptakan data terdapatnya rapat- rapat di Kominfo terpaut pemblokiran di Papua tersebut.

Baca Juga : Nurhadi Selama Buron, KPK Bakal Jerat Pidana Para Pelindung

” Tetapi dapat saja terjalin terdapatnya peluluhlantahkan terhadap infrastrukur telekomunikasi yang berakibat ganguan internet di walayah tersebut,” tambah Johnny.

Johnny setelah itu mengklaim kalau Jokowi dalam mengambil kebijakan pasti buat kepentingan negeri, bangsa serta tercantum rakyat Papua.

Dia berharap berikutnya kebebasan mengantarkan komentar serta ekspresi demokrasi lewat ruang siber bisa dicoba dengan metode yang pintar, lebih bertanggung jawab serta digunakan buat perihal yang berguna untuk bangsa kita.

Dikenal, kebijakan pemblokiran internet di Papua serta Papua Barat pada Agustus 2019 digugat oleh SAFEnet Indonesia serta Aliansi Jurnalis Independen( AJI) serta terdaftar di PTUN dengan no 230/ 6/ 2019/ PTUN- Jakarta. Bagaikan tergugat merupakan Menkominfo serta Presiden Joko Widodo.

” Mengabulkan gugatan para tergugat buat seluruhnya. Melaporkan perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum oleh tubuh serta ataupun pemerintahan,” ucap Hakim PTUN, dikala membacakan putusannya, Rabu( 3/ 6).

Dalam vonis itu, Hakim pula memerintahkan pemerintah buat tidak mengulangi perbuatan tersebut.

” Menghukum para tergugat menghentikan serta tidak mengulangi segala perbuatan serta/ ataupun aksi pelambatan serta/ ataupun pemutusan akses internet di segala daerah Indonesia,” tuturnya.

Bila Pemerintah melaksanakan upaya banding, Hakim menyebut putusan ini senantiasa bisa dilaksanakan.

” Melaporkan vonis atas gugatan ini bisa dilaksanakan lebih dulu meski terdapat upaya hukum,” kata ia.

Kebebasan internet masyarakat Papua serta Papua Barat dibatasi dengan dalih buat meredam hoaks, semenjak 19 Agustus 2019. Awal mulanya, pemerintah melaksanakan throttling ataupun pelambatan akses/ bandwidth di sebagian wilayah. Aksi itu dikabarkan cuma lewat siaran pers.

Pelambatan akses internet bersinambung sampai pemutusan akses internet secara merata di Papua serta Papua Barat, pada 21 Agustus 2019.