ICW Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan, karena tidak efektif

Tolakamsiong – Indonesia Corruption Watch( ICW) memohon pemerintah mengkaji ulang wujud dan tipe pelatihan dalam program kartu prakerja. Periset ICW Almas Sjafrina berkomentar program kartu prakerja mesti dihentikan sebab tidak efisien serta tidak lebih dari pemborosan anggaran negeri di tengah suasana pandemi virus corona.

Bagi ia, program tersebut lebih menguntungkan pihak penyedia ataupun mitra kerja dibanding partisipan. Dia juga menyoroti harga yang wajib dibayar pemerintah terhadap mitra prakerja buat tiap partisipan pada tiap kelas.

” Jadi, ini salah satu dasar yang membuat kami merumuskan ataupun memperhitungkan kalau pelatihan prakerja dengan mekanisme pelatihan webinar berbayar itu tidak efisien serta efektif secara pemakaian anggarannya,” kata Almas dalam dialog secara daring, Jakarta, Senin( 27/ 4).

Almas ragu pemerintah telah memikirkan kebutuhan partisipan terhadap kuota internet yang notabene jadi instrumen berarti dalam menjajaki tiap pelatihan.

” Dengan pelatihan webinar, tidak hanya mereka dapat memperoleh dari forum- forum belajar yang free, mereka pula wajib menghasilkan duit buat kuota internet. Aku enggak ketahui buat turut 3- 5 kali pelatihan dengan harga Rp200 ribu itu mereka memiliki enggak kuota internet,” ucapnya.

Bersumber pada beberapa alibi di atas, dia melaporkan ada ketidaktepatan anggaran yang dikucurkan di tengah keadaan pandemi Covid- 19. Bagi ia, peningkatan anggaran kartu prakerja dari semula Rp10 triliun jadi Rp20 triliun hendaknya dibatalkan serta dialihkan buat percepatan penindakan Covid- 19 yang lebih menekan.

” Membagikan dorongan sosial kepada publik terdampak, lanjut usia, penyandang disabilitas, yang PHK, ataupun yang kantornya terpaksa ditutup. Setelah itu dialokasikan buat pemenuhan perlengkapan kesehatan untuk tenaga kedokteran,” ucap ia.

Tadinya, Ekonom sekalian Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance( INDEF) Tauhid Ahmad pula memperhitungkan mekanisme pelatihan program kartu prakerja malah tidak efisien serta memunculkan pemborosan untuk anggaran negeri.

Ujungnya, dia memandang Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri( APBN) yang diperuntukan buat menolong warga di tengah pandemi corona cuma masuk ke dompet ekosistem start up.

” Jika dilihat pelatihan online ini tidak efisien, pula tidak cocok dengan kebutuhan keahlian dikala ini. Jadi lucu, sementara itu ini berarti serta anggarannya besar sekali hingga Rp5, 6 triliun,” ungkap Tauhid kepada CNNIndonesia. com, Selasa( 14/ 4).