Buruh Soroti PHK Massa Minta Batalkan Kartu Prakerja

JAKARTA,25/12-UPAH BURUH KONSTRUKSI. Buruh konstruksi berbincang disaat jam istirahat di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (25/12). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Upah nominal harian buruh konstruksi mengalami peningkatan 2016 yaitu tercatat Rp 82.348 per hari atau naik secara nominal 0,25% dan riil 0,27% dibanding tahun sebelumnya. KONTAN/Fransiskus Simbolon/25/12/2016

Tolakamsiong – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia( Aspek) menyoroti beberapa perihal terpaut peringatan Hari Buruh Internasional ataupun Mayday yang jatuh pada hari ini, Jumat, 1 Mei 2020. Aspek memperhitungkan pandemi virus corona berakibat parah terhadap kehidupan buruh.

Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, menuturkan kalau peringatan May Day kali ini jadi duka mendalam untuk pekerja di segala dunia. Karena, pandemi Covid- 19 berefek pada pemutusan ikatan kerja( PHK) massal serta sepihak di sebagian industri.

Tidak cuma itu, banyak buruh tidak dibayarkan gajinya serta terancam tidak menerima tunjangan hari raya( THR). Industri berdalih keadaan keuangan tertekan akibat pandemi corona.

Bagi Mirah, industri sepatutnya lebih mencermati nasib pekerjanya, tidak cuma mementingkan pemasukan serta laba dalam keadaan semacam ini.

Baca Juga : 5.809 Kendaraan Diminta Putar Balik Karena ingin Keluar Jabodetabek

” Kami menekan pemerintah buat tegas dalam kebijakannya, supaya industri senantiasa membayar penuh pendapatan serta THR pekerjanya dan membagikan insentif spesial serta terbatas pada industri yang terdampak,” ucapnya dalam penjelasan tertulis yang diterima CNNIndonesia. com, Jumat( 1/ 5).

Tidak hanya itu, dia pula menyayangkan perilaku pemerintah yang bersikeras melanjutkan ulasan Omnibus Law Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja( RUU Cipta Kerja) bersama DPR. Semenjak dini, isi RUU Cita Kerja tersebut menuai banyak kritik serta penolakan dari serikat pekerja serta elemen warga lain.

Karenanya, dia menekan pemerintah buat menarik kembali RUU Cipta Kerja yang dinilai cuma menguntungkan pengusaha, kebalikannya sangat merugikan pekerja.

” RUU Cipta Kerja hendak melenyapkan kepastian jaminan kerja, jaminan upah serta jaminan sosial, sehingga rakyat hendak terus menjadi susah memperoleh kesejahteraan serta keadilan sosial,” katanya.

Tidak hanya itu, Aspek Indonesia pula memohon pemerintah membatalkan program kartu prakerja. Bagi mereka, program tersebut tidak berguna serta cuma menghambur- hamburkan duit rakyat.

Dia memperhitungkan anggaran sebesar Rp5, 6 triliun buat program kartu prakerja hendaknya dialihkan dalam wujud dorongan langsung kepada warga serta jaring pengaman untuk korban PHK. Dalam perihal ini, dia memohon DPR turut dan membagikan usulan penarikan program kartu prakerja.