Belum Dapat Hak Paten 3 Produk Anti Virus Covid-19 RI

Tolakamsiong – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual( DJKI) Kemenkumham berkata 3 produk anti virus corona buat mencegah Covid- 19 berbasis eucalyptol dari Departemen Pertanian( Kementan) belum mendapatkan hak paten.

Kasubag Humas DJKI, Irma Mariana berkata 3 produk baru didaftarkan buat menemukan hak paten pada 15 Mei kemudian. Masih banyak proses- proses yang wajib dilewati oleh produk paten. cocok dengan yang tertuang dalam UU 13 tahun 2016 tentang Paten.

Di sisi lain, Irma berkata terdapat percepatan optimal 6 bulan buat memangkas waktu dalam paten produk yang dikira berarti, salah satunya merupakan antivirus Covid- 19.

” Itu mereka baru catatan 15 Mei kemarin. Maksudnya terdapat proses- proses yang wajib dilewati. Senantiasa terdapat proses buat pengujian,” kata Irma dikala dihubungi CNNIndonesia. com, Selasa( 19/ 5).

Baca Juga : Jokowi Tinjau Distribusi Bansos Corona di DKI Jelang Lebaran

Bersumber pada web DJKI, CNNIndonesia. com menghitung proses permohonan paten dapat memakan waktu 56 bulan ataupun 4, 5 tahun.

Proses ini terdiri dari pengecekan administratif( 14 hari), masa tunggu( 18 bulan), pengumuman( 6 bulan), pengecekan subtantif( 30 bulan), sertifikat( 2 bulan).

” Pengecekan susbtantif, itu buat memutuskan paten itu hendak diberikan ataupun tidak. Memiliki kebaruan, langkah inventif serta bisa diterapkan dalam industri,” kata Irma.

Terpaut lamanya proses permohonan hak paten, Irma menarangkan terdapat perlakuan istimewa buat kebijakan- kebijakan pandemi soal vaksin ataupun obat.

Dia berkata apabila paten vaksin ataupun obat nyatanya sudah dipunyai orang lain, sedangkan baru dikenal kalau obat ataupun vaksin itu nyatanya dapat digunakan buat Covid- 19, hingga pemerintah boleh memakai paten tersebut tanpa memohon izin dari owner paten.

Bersumber pada syarat Perjanjian TRIPS Pasal 31, dimungkinkan untuk sesuatu negeri mengajukan lisensi harus ataupun Government use, spesialnya dalam suasana darurat terpaut dengan kesehatan dimana pada suasana ini dimungkinkan penerapan paten tanpa izin dari owner paten.

Di Indonesia dalam UU Paten Nomor. 13 tahun 2016, Lisensi harus serta penerapan paten oleh pemerintah sudah diatur di mana pada UU Paten melaporkan kalau pemerintah bisa melakukan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam suasana yang menekan.

Di antara lain buat memproduksi produk farmasi serta/ ataupun bioteknologi yang biayanya mahal serta/ ataupun dibutuhkan buat mengatasi penyakit yang bisa menyebabkan terbentuknya kematian tiba- tiba dalam jumlah yang banyak, memunculkan kecacatan yang signifikan, serta ialah Kedaruratan Kesehatan Warga yang Meresahkan Dunia( KKMMD).

Perlu izin BPOM

Irma berkata, tidak hanya hak paten dari DJKI, izin dari Tubuh Pengawas Obat serta Santapan( BPOM) pula diperlukan buat spesial produk obat serta santapan.

Apabila BPOM tidak menyetujui, hingga produk tersebut senantiasa tidak boleh dijual ataupun dibuat massal. Maksudnya, hak paten hendak percuma.

” Kami memperhitungkan kebaruan, langkah inventif serta bisa diterapkan dalam industri. Sebaliknya BPOM memandang itu nyaman ataupun tidak disantap manusia,” tutur Irma.

Tadinya,

Departemen Pertanian lewat Tubuh Riset serta Pengembangan Pertanian( Balitbangtan) membenarkan 3 produk anti virus corona

berbasis eucalyptus dapat mengobati penyakit Covid- 19.

Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry berkata 3 produk ini telah dipatenkan serta hendak dibuat massal. Kementan berkolaborasi dengan PT Eagle Indo Pharma, owner merk dagang Cap Lang buat membuat ketiga produk mereka.

” Telah[dipatenkan],” ucap Fadjry.

Lebih

lanjut, Fadjry belum membagikan pendapat soal Kemenkumham yang menyebut 3 produk antivirus belum mendapatkan hak paten