Alasan Maskapai Takut Bangkrut karena Tes PCR

Tolakamsiong – Maskapai penerbangan terbuat ketar- ketir dengan ketentuan pemerintah terpaut uji Polymerase Chain Reaction( PCR) ataupun rapid test saat sebelum bepergian memakai pesawat. Alasannya, syarat tersebut diprediksi bakal membuat warga enggan bepergian di tengah pandemi virus corona.

Ketentuan ini tertuang dalam Pesan Edaran No 5 Tahun 2020 tentang Pergantian Atas Pesan Edaran No 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Ekspedisi Orang Dalam Rangka Percepatan Penindakan Covid- 19.

Prosedur uji PCR serta rapid test ini memunculkan perkara baru. Alasannya, warga butuh merogoh kocek lumayan dalam ialah Rp1, 8 juta- Rp2, 5 juta buat sekali uji PCR serta rapid test dengan harga Rp300 ribu- Rp500 ribu.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia( Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengeluhkan ketentuan ini. Baginya bayaran uji PCR lebih mahal dibanding harga tiket pesawat sehingga pengaruhi atensi seorang buat membeli tiket pesawat. Walhasil, bisnis di zona penerbangan hendak susah buat bangkit.

Baca Juga : Banyak Orang Tertarik Jadi Hacker Selama Pandemi Corona

” Uji PCR yang Rp2, 5 juta serta sebagian telah merendahkan biayanya itu jauh lebih mahal daripada( tiket) buat bepergian,” ucap Irfan dilansir pada Kamis( 4/ 6).

Langkah ekstrem apalagi diambil Lion Air Group yang menghentikan sedangkan penjualan tiket kepada penumpang dalam negeri serta internasional mulai 5 Juni mendatang. Lion Air Group beralasan banyak calon penumpang yang tidak dapat penuhi kelengkapan dokumen buat melaksanakan ekspedisi.

Semacam dikenal, salah satu ketentuan dalam kelengkapan dokumen itu merupakan pesan statment sehat bermaterai. Pesan ini berisi statment terpaut riwayat menempuh rapid test ataupun uji PCR yang dicoba calon penumpang.

Pengamat penerbangan Jaringan Penerbangan Indonesia Gerry Soejatman berkata kewajiban calon penumpang buat mempunyai hasil uji negatif virus corona sangat memberatkan industri penerbangan. Perkaranya, terdapat ketentuan yang berbeda antara pemerintah pusat serta wilayah.

Gerry melaporkan pemerintah pusat membagikan 2 opsi kepada warga, ialah uji PCR serta rapid test. Jadi, bila harga uji PCR dirasa sangat mahal hingga warga dapat memilah rapid test.

Tetapi, sebagian pemerintah wilayah malah mewajibkan warga melaksanakan uji PCR bila hendak bepergian ke wilayah tersebut. Wilayah yang diartikan, semacam DKI Jakarta, Bali, Balikpapan, Pangkalpinang, Padang, serta Tanjung Pandan.

” Ini sangat memberatkan maskapai, baik Garuda Indonesia serta maskapai lain,” kata Gerry.

Gerry memperhitungkan bila kebijakan pemerintah pusat serta wilayah tidak disamakan hingga hendak lebih banyak pesawat yang cuma parkir buat sedangkan waktu sebab permintaan yang melandai. Bila ini terjalin dalam sebagian bulan ke depan, kemampuan kebangkrutan industri penerbangan juga di depan mata.

” Iya, jika industri penerbangan telah bangkrut selanjutnya siapa? Ya hotel, restoran, tempat- tempat pertemuan, serta lain- lain,” tutur ia.

Gerry menganjurkan supaya pemerintah pusat serta wilayah membandingkan anggapan dengan mengizinkan pemakaian hasil rapid test buat warga yang hendak bepergian. Dengan begitu, permintaan berpeluang kembali bertambah di zona penerbangan.

” Intinya disamakan dahulu aturannya di pusat serta wilayah. Rapid test pula kan sesungguhnya tidak murah- murah sekali tetapi masih saja dapat ditolak. Misalnya pesan ekspedisi dinas ditolak serta yang yang lain sementara itu telah menghasilkan dana sekian,” ucapnya.